Rusmana Terpilih Jadi Ketua MIO Garut, Ketum Prayogie Tekankan Pentingnya Legalitas Perusahaan Pers

Rusmana resmi ditetapkan sebagai Ketua Media Online Indonesia (MIO) Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Garut melalui Kongres Daerah (Kongresda) II yang digelar di Bukit Tegal Malaka, Tarogong Kaler, Sabtu (14/2/2026). Momentum pelantikan ini menjadi tonggak strategis bagi MIO Indonesia dalam memperkuat struktur organisasi di Jawa Barat sekaligus mempercepat langkah menuju verifikasi konstituen Dewan Pers.

Rusmana terpilih setelah melalui proses pemilihan yang diikuti tiga calon. Seluruh rangkaian Kongresda berlangsung lancar dari awal hingga akhir.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie, S.H., serta Ketua Umum DPW MIO Indonesia Jawa Barat Azhari, S.Sos.

Dalam sesi wawancara, Prayogie menyampaikan bahwa pembentukan PD Kabupaten Garut menjadi salah satu dari lebih dari seratus dua puluh PD yang telah terbentuk secara nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga 2026, MIO Indonesia telah memiliki kepengurusan wilayah di 27 provinsi.

"Alhamdulillah, pembentukan PD saat ini di Kabupaten Garut itu adalah ke seratus dua puluh sekian lah seluruh Indonesia yang sudah terbentuk. Lalu kalau mengacu kepada keterwakilan yang sudah dibentuk dari 2020-2022 sampai dengan hari ini di 2026 itu, DPW-nya sudah ada di 27 provinsi," tegas Prayogie.

Menurutnya, pembentukan DPW dan PD secara masif merupakan langkah strategis untuk memenuhi syarat menjadi konstituen Dewan Pers.

"Dua puluh tujuh provinsi ini adalah sebagai bagian dari DPP dalam rangka untuk menjadi konstituennya Dewan Pers. Karena yang dipersyaratkan oleh Dewan Pers itu sebenarnya cukup di dua puluh (DPW), tetapi kita menjaga-jaga agar ketika divalidasi secara faktual, semua DPW-DPW yang sudah terpilih itu termasuk Jawa Barat, supaya dilengkapi semua yang berkaitan dengan baik dari segi legalitas maupun perkantoran," ujarnya.

Selain keterwakilan wilayah, Prayogie menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan keberadaan sekretariat (kantor) yang jelas sebagai bagian dari persyaratan organisasi.

" Perkantoran itu relatif tidak mesti harus berada di tempat-tempat yang representatif, tetapi secara substitusi perkantoran itu ada alamat jelas, sekretariat jelas, ada kantor tempat duduk, ada komputer, tempat pekerjaan dan segala macamnya sebagai bentuk daripada umumnya sebuah perkantoran. Kira-kira seperti itu," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa untuk menjadi konstituen Dewan Pers, organisasi harus memiliki sedikitnya 200 media anggota yang telah terverifikasi.

"Kita sedang mempersiapkan, kalau kita sudah siap semua, sudah jelas kita ajukan. Tapi sampai dengan saat ini ada beberapa hal yang yang tadi sudah saya bilang, sudah ada di dua puluh tujuh provinsi ini juga masih belum cukup, karena selain daripada kita harus memiliki keterwakilan di dua puluh tujuh provinsi dan ratusan kabupaten kota yang ada ini, kita juga harus dibarengi dengan mempersiapkan dua ratus media online member Mio, anggota Mio yang sudah terverifikasi secara faktual dan data," katanya.

Meski demikian, ia menilai legalitas badan hukum perusahaan media menjadi prioritas utama.

"Terkait dua hal tadi, saya rasa sebaiknya kita kesampingkan dahulu. Fokus utama saya saat ini adalah mendorong seluruh anggota MIO, khususnya di Jawa Barat, agar segera berbadan hukum yang sah. Abaikan dulu soal verifikasi faktual dan data; yang terpenting adalah legalitas medianya harus benar. Kepemilikan usaha tidak boleh lagi atas nama perorangan atau yayasan, melainkan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai regulasi. Di dalamnya harus jelas struktur komisarisnya serta pencantuman modal dalam akta notaris. Selain itu, KBLI yang digunakan harus merujuk pada aturan terbaru tahun 2020 ke atas, di mana jenis usahanya bersifat khusus, PT tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan bidang usaha lain di luar urusan media," ujarnya. 

Kepada Ketua PD Garut terpilih, Prayogie berpesan agar meningkatkan kualitas pemberitaan anggota.

"Perbaiki konten-konten pemberitaan, Karena konten-konten pemberitaan ini yang mencirikan tentang siapa kita. Ketika kita melihat bahwa produk yang dihasilkan oleh wartawan itu yang di-share di dalam perusahaan media, dalam satu paragraf saja bahasanya itu sudah kacau balau, orang yang membaca sudah tahu tentang kualitas daripada media itu. Jadi saran saya media member MIO harus memperhatikan terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah jurnalistik, ya, kan, dengan tetap mengacu kepada dua hal, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik," ujarnya.

Ia berharap MIO Indonesia menjadi wadah pembinaan dan pemberdayaan perusahaan media.

"Ya tentu harapan kita kedepan adalah MIO Indonesia harus dijadikan sebagai rumah besar bagi para perusahaan-perusahaan media yang menjadi member. Jadikan ini sebagai tempat sarana untuk pemberdayaan, pembinaan dan juga dalam rangka bagaimana menghasilkan benefit bagi anggota dan juga bagi masyarakat banyak. Kehadiran MIO itu semata-mata jangan hanya jadi organisasi pers saja yang tidak ada artinya, tetapi juga ini bisa harus bisa memberikan gesah yang baik, positif, baik untuk anggota maupun bagi masyarakat banyak," tutupnya

Sementara itu, Ketua Umum DPW MIO Indonesia Jawa Barat, Azhari, S.Sos., menyampaikan bahwa hingga kini sudah enam kabupaten/kota di Jawa Barat yang membentuk pengurus daerah, di mana empat di antaranya telah sukses melaksanakan Kongresda, termasuk Garut. Ia menargetkan sisa pembentukan wilayah dapat rampung dalam waktu dekat.

"Saat ini tersisa dua wilayah lagi. Kami menargetkan pembentukannya selesai sebelum bulan puasa agar seluruh persoalan mendasar terkait konsolidasi organisasi ini tuntas. Setelah itu, kita bisa fokus sepenuhnya pada pelaksanaan program kerja," ungkapnya.

Selain masalah organisasi, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas konten bagi seluruh media yang tergabung dalam MIO Indonesia agar memiliki daya saing yang lebih kuat.

"Senada dengan pesan Ketua Umum, anggota MIO khususnya di Jawa Barat harus memprioritaskan perbaikan kualitas konten agar lebih berbobot. Kedepannya, PW Jawa Barat telah menyiapkan program koordinasi dengan ketua terpilih. Langkah awal kami adalah melengkapi seluruh administrasi, baik di tingkat media maupun organisasi, sesuai dengan regulasi yang diminta. Mengingat ketatnya persaingan antar organisasi dan media online saat ini, pembenahan administrasi menjadi target utama kami pasca-Kongresda bagi rekan-rekan di tingkat PD," tutupnya. (AS).