PM GATRA Pertanyakan Kelanjutan RSUD Limbangan, Desak Audit Struktur Independen demi Keselamatan Masyarakat

Garut Utara, 12 Juli 2026 – Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA) mendesak Pemerintah Kabupaten Garut segera memberikan kepastian mengenai kelangsungan pembangunan RSUD Limbangan yang hingga kini belum dapat difungsikan, meskipun telah dibangun selama beberapa tahun dan menyerap anggaran puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan pemantauan lapangan, kondisi lingkungan RSUD Limbangan tampak tidak terawat dengan rumput dan semak liar yang tumbuh di pinggiran sekitar area bangunan. Selain akses masuk yang terlihat tidak terpelihara, aktivitas penyelesaian pembangunan juga belum menunjukkan perkembangan, sehingga memicu pertanyaan besar di masyarakat tengah mengenai kelanjutan strategis proyek yang sangat dinantikan oleh warga Garut Utara. 

Rd. H. Holil Aksan Umarzen. 

Ketua Umum PM GATRA 

(Paguyuban Masyarakat Garut Utara)

Ketua Umum PM GATRA, Rd. H. Holil Aksan Umarzen menyatakan, bahwa masyarakat tidak hanya memerlukan penjelasan mengenai keterlambatan pembangunan, tetapi juga jaminan bahwa bangunan tersebut benar-benar aman sebelum digunakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.

"RSUD adalah bangunan dengan tingkat risiko tinggi karena akan digunakan untuk melayani masyarakat. Keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan seluruh pengguna harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai rumah sakit dioperasikan tanpa kepastian mengenai kelayakan struktur bangunannya," tegas Holil.

PM GATRA meminta Bupati Garut segera menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai:

Status terkini pembangunan RSUD Limbangan.

Total anggaran yang telah direalisasikan.

Kendala yang menyebabkan rumah sakit belum dapat beroperasi.

Target waktu penyelesaian dan operasional.

Selain itu, PM GATRA mendesak dilakukannya audit teknis independen terhadap bangunan RSUD Limbangan sebelum pembangunan dilanjutkan maupun sebelum rumah sakit dioperasikan.

Audit tersebut diharapkan mencakup pemeriksaan kondisi struktur bangunan, mutu beton, pondasi, kondisi tanah dasar (geoteknik), potensi penurunan tanah (pemukiman), serta seluruh aspek keselamatan konstruksi sesuai standar nasional.

PM GATRA mengusulkan agar pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi tinggi di bidang rekayasa struktur dan geoteknik, seperti Laboratorium Rekayasa Struktur dan Geoteknik Institut Teknologi Bandung (ITB) atau lembaga independen lain yang ditunjuk pemerintah.

“Kami tidak menuduh telah terjadi kegagalan landasan ataupun kegagalan struktur. Justru karena belum ada kepastian itulah kami meminta dilakukan pengujian laboratorium secara independen agar semua spekulasi di masyarakat dapat dijawab secara ilmiah dan objektif,” lanjut Holil.

Menurut PM GATRA, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan bangunan publik sekaligus menjaga kepercayaan terhadap masyarakat penggunaan anggaran daerah.

Sebagai salah satu proyek strategis pelayanan kesehatan di wilayah utara Kabupaten Garut, keberadaan RSUD Limbangan memiliki barang yang sangat penting. Rumah sakit ini diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan, mempercepat penanganan pasien, mengurangi beban RSUD dr. Slamet Garut, serta menjadi infrastruktur kesehatan utama bagi masyarakat Garut Utara.

PM GATRA menegaskan bahwa permintaan audit independen bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang telah dikeluarkan menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, dan siap melayani masyarakat.

“Masyarakat Garut Utara tidak memerlukan polemik. Yang dibutuhkan adalah kepastian, transparansi, akuntabilitas, dan percepatan penyelesaian RSUD Limbangan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan konstruksi. Jangan sampai rumah sakit yang dibangun dengan uang rakyat justru menimbulkan risiko bagi rakyat.” (AS).