Usut Monopoli MBG, Presiden Harus Tegas! Ada Indikasi yang Harus Diusut Serius

Oleh : Rd. H. Holil Aksan Umarzen

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menggerakkan UMKM, koperasi, pesantren, petani, peternak, nelayan, dan menciptakan pemerataan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, kami mengecam keras apabila benar terdapat praktik penguasaan puluhan bahkan ratusan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh pihak tertentu.

Jika informasi tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sekedar bisnis, melainkan ancaman serius terhadap ekosistem MBG dan semangat pemerataan yang menjadi tujuan utama program ini.

Monopoli Bertentangan dengan Semangat MBG

MBG dibangun untuk rakyat, bukan untuk melahirkan oligarki dan kerajaan bisnis baru.

Tidak masuk akal jika ribuan pelaku UMKM, koperasi, yayasan, dan pesantren harus mengambil kesempatan, sementara segelintir pihak diduga mampu menguasai puluhan hingga ratusan dapur.

Publik berhak bertanya:

Mengapa bisa terjadi? Siapa yang bermain? Siapa yang menikmati keuntungan? Dan siapa yang melindungi?

Ada Indikasi yang Harus Diusut Serius

Apabila penguasaan tersebut benar terjadi, maka aparat penegak hukum perlu mendalami kemungkinan adanya:

- Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- Persekongkolan dalam proses perizinan dan penunjukan;

- Penyalahgunaan…;

- Praktik pinjam nama (calon);

- Gratifikasi dan suap;

- Tindak pidana korupsi;

- Tindak pidana pencucian uang;

- Kartel dan penguasaan pasar secara terstruktur.

Semua itu tentu harus dibuktikan melalui audit dan investigasi yang profesional dan independen.

Bahaya Besar bagi Kelangsungan MBG

Praktik monopoli akan mematikan persaingan sehat, mematikan peluang pelaku usaha lain, memperbesar risiko korupsi, serta mengubah Program MBG dari instrumen pemerataan ekonomi menjadi ladang sewa bagi segelintir kelompok.

Lebih berbahaya lagi, jika dibiarkan, monopoli akan melahirkan oligarki baru yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan terhadap Program MBG itu sendiri.

Presiden Harus Tegas

Presiden Prabowo Subianto perlu segera memerintahkan Jaksa Agung, KPK, KPPU, BPK, Polri, dan BGN untuk melakukan audit dan investigasi nasional terhadap seluruh SPPG di daerah.

Negara tidak boleh kalah oleh mafia dan kartel yang mencoba menumpang pada program rakyat.

Bila ditemukan adanya praktik monopoli, persekongkolan, dan permainan perizinan, maka seluruh pihak yang terlibat harus ditindak tanpa pandang bulu.

Penutup

Kami mengecam keras setiap upaya menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ladang rente dan kerajaan bisnis segelintir kelompok.

Program MBG harus tetap berjalan, tetapi praktik monopoli harus diselesaikan sampai tuntas.

USUT MONOPOLI MBG!