Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat sinergi lintas sektoral guna memastikan tata kelola aset daerah yang transparan dan berkekuatan hukum tetap. Sebagai langkah nyata dalam memitigasi risiko sengketa lahan di masa depan, kepastian administrasi melalui sertifikasi tanah kini menjadi prioritas strategis pemerintah daerah.

Upaya ini ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Garut. Fokus utama pertemuan tersebut adalah akselerasi sertifikasi aset milik pemerintah kabupaten hingga tingkat desa, guna menciptakan tertib administrasi yang menyeluruh.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengapresiasi dukungan ATR/BPN Garut  yang telah menyerahkan 401 sertifikat tanah sebagai bentuk kepastian hukum kepemilikan aset daerah.

"Selanjutnya, masih terdapat beberapa aset yang perlu kita tertibkan kembali. Aset-aset ini tersebar di berbagai lokasi, dan tadi kami telah mendiskusikan riwayatnya karena terdapat sejumlah tahapan prosedural yang harus dipenuhi oleh BPN sebelum proses sertifikasi dilakukan," ungkap Abdusy Syakur Amin saat melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Garut, Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (19/2/2026).

Selain aset kabupaten, Bupati juga menyoroti pentingnya penataan administrasi aset di tingkat desa yang dinilai masih memerlukan perbaikan format dan pendataan.

“Yang tidak kalah penting adalah upaya inventarisasi aset di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga asetnya, sebab kami mencatat administrasi aset desa saat ini masih perlu diperbaiki, baik secara format maupun pendataannya agar lebih tertib," ujar Abdusy Syakur Amin.

Dikatakannya, bahwa proses sertifikasi sisa aset lainnya akan terus dikomunikasikan secara intensif. Namun, ia menekankan perlunya prinsip kehati-hatian, terutama pada lahan yang telah lama diokupasi oleh masyarakat.

"Karena semua kan butuh waktu kehati-hatian, ada beberapa lokasi yang sudah diokupasi oleh masyarakat dan kita juga harus hati-hati menyampaikannya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Garut, Eko Suharno, menjelaskan bahwa 401 sertifikat yang telah diserahkan merupakan hasil capaian target tahun 2025 yang mencakup berbagai fasilitas publik.

"Sebanyak 401 sertifikat tersebut diperuntukkan bagi berbagai aset, mulai dari bangunan sekolah, fasilitas umum, hingga infrastruktur jalan. Sedangkan untuk target tahun 2026, datanya akan disesuaikan dengan usulan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah," jelas Eko.

Melalui sinergi ini, Pemkab Garut berharap seluruh aset daerah, baik yang berada di wilayah utara maupun selatan, dapat segera teradministrasikan dengan baik guna menghindari sengketa lahan di masa depan.

Dalam kesempatan itu, Eko juga menyampaikan progres pembangunan jalan Tol Getaci, yang saat ini tengah menyusun perencanaan penetapan lokasi (Penlok) tahap 2. Sementara untuk proses Penlok tahap 1 sudah selesai sekitar 52 persen. 

"Karena ada indikasi permasalahan-permasalahan tanah di lapangan itu banyak," ungkapnya. 

Sementara untuk ganti untung tanah pada Penlok pertama juga, kata Eko, masih belum selesai semuanya. Tapi semuanya tetap dalam proses penyelesaian. (Ajay).