Warga Dusun II Desa Cigadog Krisis Air Bersih, Warga Menanti Pamsimas dari Pemerintah

Di tengah heningnya malam setelah ibadah Isya, Masjid Nurul Maulidin di Kampung Cigadog menjadi Saksi bisu bersatunya tekad masyarakat. Bukan sekadar pertemuan rutin, berkumpulnya tokoh-tokoh agama, Ketua MUI, dan warga RT 03/RW 05 pada Rabu (22/04/2026) ini membawa misi krusial, yakni selain memilih kepemimpinan di tingkat RW, sekaligus mencari solusi konkrit atas krisis air bersih yang telah menahun mencakup wilayah mereka, apalagi musim kemarau di wilayah tersebut menjadi Darurat Air Bersih. 

Seiring dengan hal itu, terpantau secara kasat mata, semangat gotong royong terpancar dari warga Dusun II Desa Cigadog, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Usai melaksanakan pemilihan Ketua RW, warga bersama masyarakat dan jajaran MUI Desa Cigadog segera menggelar musyawarah terkait keluhan akses air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar sehari-hari.

Kepala Dusun (Kadus) II Desa Cigadog, Darus, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif warga terkait rencana pembangunan pipanisasi. “Sebagai perwakilan Pemerintah Desa, saya sangat antusias dan siap mendukung penuh, baik secara moril maupun materiil, demi terwujudnya akses air bersih bagi warga,” ujarnya.

Darus menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Cigadog sebenarnya telah menempuh jalur kelayakan dengan mengajukan usulan program Pamsimas kepada pemerintah daerah maupun pusat. Namun, meski permohonan tersebut sudah disampaikan sejak lama, hingga kini belum ada realisasi nyata di lapangan.

“Padahal potensi sumber airnya ada dari Mata Air Gunung Moncrot yang jaraknya sekitar 4 km dari pemukiman. Keunggulannya, debit air tetap normal meski di musim kemarau. Namun masalah utamanya hanyalah ketiadaan pipa untuk mengalirkan air tersebut ke rumah-rumah warga,” imbuh Darus.

Senada dengan kata Kadus, tokoh masyarakat setempat, Dede Abdul Rohman, menegaskan bahwa warga tidak ingin berpangku tangan. Melalui kesepakatan bersama di empat wilayah RT, warga memutuskan menyetujui iuran swadaya sebesar Rp300.000 per Kepala Keluarga (KK).

“Sambil menunggu bantuan resmi pemerintah, kita bergerak mandiri. Jika nanti bantuan pemerintah turun, dana swadaya ini akan memperkuat pembangunan sehingga jaringan pipa bisa lebih permanen dan menjangkau setiap rumah,” jelas Dede.

Dede juga menekankan betapa mendesaknya kondisi di lapangan. Menurutnya, RW 05 saat ini dalam status "darurat air bersih". Dampaknya tidak hanya dirasakan di rumah tangga, tetapi juga mengganggu operasional sekolah formal dan nonformal, serta sarana ibadah.

Diketahui, hingga saat ini, panitia pengumpul iuran melaporkan dana swadaya yang terkumpul telah mencapai Rp3.000.000. Warga berharap langkah mandiri ini menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera menurunkan bantuan pipanisasi yang telah lama didambakan. (IM).