Status Hukum Tanah Alun-Alun Limbangan Resmi, Bupati Garut Minta Lahan Dimanfaatkan untuk Perekonomian Warga

Penantian panjang masyarakat Kecamatan Limbangan atas kejelasan status hukum aset daerahnya kini resmi berakhir. Penyerahan sertipikat tanah Alun-Alun Limbangan menjadi angin segar yang membuka jalan bagi penataan total kawasan bersejarah tersebut. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak roda perekonomian sekaligus mengembalikan fungsi alun-alun sebagai ruang publik yang representatif bagi warga Garut Utara.

Kepastian hukum Alun-Alun Limbangan yang selama ini dinantikan masyarakat akhirnya terwujud. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi menyerahkan sertipikat tanah Alun-Alun Limbangan dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada Pemerintah Kecamatan Limbangan. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Aula Kantor Kecamatan Limbangan pada Selasa (26/5/2026).

Tentunya momentum ini menjadi penting bagi sejarah penataan dan pengembangan kawasan. Pasalnya, selama bertahun-tahun rencana revitalisasi Alun-Alun Limbangan selalu terbentur kendala akibat belum jelasnya status hukum lahan tersebut.

Dalam berbagai hal, Bupati Garut menegaskan bahwa keberadaan alun-alun tidak sekadar berfungsi sebagai ruang terbuka publik. Lebih dari itu, kawasan ini memiliki nilai strategis dalam menggerakkan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Tidak cukup dengan menyampaikan sertipikat saja. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan ini agar memberikan makna nyata bagi masyarakat, baik untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan, hingga sektor ekonomi,” ujar Syakur.

Ia juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) serta berbagai elemen masyarakat yang dinilai konsisten mengawal proses legalitas aset ini hingga tuntas. Menurut Syakur, pendekatan persuasif dan konstruktif yang dilakukan oleh para pemuda terbukti efektif dalam menghasilkan solusi nyata bagi daerah.

Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan kawasan Alun-Alun Limbangan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Kehadiran kepastian hukum ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong revitalisasi kawasan agar lebih representatif.

Pada kesempatan yang sama, Camat Limbangan, Guriansyah Sukiran, mengingatkan kembali bahwa Alun-Alun Limbangan memiliki nilai sejarah yang sangat kuat bagi masyarakat Garut. Kawasan tersebut sejak lama menjadi ruang interaksi warga sekaligus identitas budaya masyarakat Limbangan.

“Alun-Alun Limbangan merupakan titik awal sejarah Garut, tempat bermain masyarakat dan anak-anak. Alun-alun ini adalah landmark yang menggambarkan filosofi mendalam masyarakat kami,” kata Guriansyah.

Ia mengungkapkan, ketidakjelasan status lahan sebelumnya sempat mengunci rencana penataan kawasan. Persoalan ini bahkan berulang kali diperjuangkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten agar penataan Alun-Alun Limbangan bisa segera direalisasikan.

Kini, dengan terbitnya sertipikat resmi, Pemerintah Kecamatan Limbangan optimistis kawasan tersebut dapat bertransformasi menjadi ikon baru di wilayah utara Garut. Rencana pengembangan akan difokuskan pada penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) serta fasilitas publik yang memadai.

Senada dengan hal itu, Ketua KNPI Kecamatan Limbangan, Aziz Abdurahman, menjelaskan bahwa perjuangan mengawal kepastian hukum Alun-Alun Limbangan telah melibatkan banyak pihak sejak awal tahun 2025. Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan Forkopimcam, Apdesi dari 14 desa, DPRD Kabupaten Garut, hingga jajaran ATR/BPN.

“Alhamdulillah, berkat sinergi dan dukungan semua pihak, pekerjaan rumah yang selama ini berlarut-larut akhirnya selesai dengan kepastian hukum yang jelas,” tutur Aziz penuh syukur.

Ia berharap momentum bersejarah ini menjadi titik awal lahirnya kawasan publik yang lebih hidup, sekaligus memicu generasi muda untuk terus aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. (AS).