PDIP Garut Tak Segan Kritik dan Evaluasi Kinerja Syakur-Putri

PDI Perjuangan Kabupaten Garut, merupakan salah satu partai pengusung  pencalonan pasangan Syakur-Putri pada Pilkada Garut tahun 2024 lalu. Meskipun demikian, pihaknya berharap, ketika kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Syakur-Putri dalam memimpin Kabupaten Garut, seluruh visi-misi dan programnya terwujud.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturohman, mengatakan, bahwa sebagai parpol pengusung pihaknya berharap seluruh visi-misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Garut bisa terwujud.

Ilham Faturohman, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut

"Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, kita sebagai partai politik pengusung ya tentu berharap semua cita-cita, visi-misi dan program yang menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Garut itu, bisa benar-benar terwujud.  Kita sebagai partai politik juga dan posisi penyeimbang kita ingin dalam posisi mengawasi, mencermati dan memberikan kritik-kritik dan dukungan ide gagasan yang produktif untuk masyarakat Garut," ujarnya saat diwawancarai usai silaturahmi dengan Ketua DPRD Garut, Senin (09/02/2026).

Ia menyebutkan, pihaknya akan memberi beberapa gagasan atau ide, jika diperlukan dalam membangun Garut selama 5 tahun kedepan.

"Jika masih ada kekurangan ataupun misalkan ada aspirasi dari masyarakat kita akan sampaikan apalagi kita udah ketemu Pak Bupati dan Bu Wakil kemarin juga. Jadi untuk ke depan kalaupun kita perlu komunikasi dan memberi masukan, apapun kita tidak akan segan-segan untuk sampaikan kepada pemerintah gitu aja," katanya.

Sekjen PDI Perjuangan Garut, Dedi Hasan Bachtiar, berharap agar fungsi legislasi  DPRD sebagai pengawasan benar-benar dijalankan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan.

"Pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang di dalamnya ada pelaksanaan pemerintahan, reformasi birokrasi, pelaksanaan dari program pembangunan yang bersifat berorientasi kepada masyarakat, harus ada manfaat dan dampak yang jelas terhadap masyarakat, baik itu dari sisi ekonomi, kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan pendidikan," tandasnya.

Menurut Dedi Hasan, pengawasan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan APBD, maupun bersifat sosial kemasyarakatan agar tepat sasaran, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

"Agar memastikan pada setiap pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan APBD, pelaksanaan kemasyarakatan, yang bersifat sosial kemasyarakatan, kita pastikan, bahwa DPRD mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan ini. Supaya baik, tepat sasaran, berhasil guna, dan bermanfaat tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa kalau mau per evaluasi, atau penilaian itu perlu waktu 5 tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati tersebut, agar terlihat capaian pembangunan yang tercapai dan tidak, termasuk yang dicanangkan dalam RPJMD atau RKPD.

"Selama satu tahunan tentu kita akan melihat sampai sejauh mana dampak yang diberikan oleh dukungan APBD kita terhadap masalah-masalah sosial, tadi disampaikan masalah kesehatan. Masalah pendidikan, nah dalam satu tahun ini kita harus mengukur itu, alat ukurnya jelas, RKPD dan dokumen perencanaan bupati, wakil bupati, yang di dalamnya mengakomodir visi, misi, target, sasaran, dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia menambahkan, akan dilihat dulu indikator yang tercapai selama satu tahun kepemimpinan ini berapa persen.

"Kita akan ukur selama satu tahun ini berapa persen kah misi Bupati, indikatornya tercapai, yang dituangkan ke dalam bentuk program pembangunan. Nah, kita akan melihat itu. Kita akan minta laporannya ke Fraksi, laporan mengenai pelaksanaan pembangunan, maupun laporan pertanggungjawaban RKPD. Itulah lokusnya melakukan penilaian terhadap langkah bupati dan wakil bupati terpilih," pungkasnya. (Ajay)