• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Komisi IV DPRD, Diah dan Yudha Desak Optimalisasi Bansos Nasib Lansia Dhuafa

img

420a6eb9-e9f4-4b73-a917-3cd8bf3daa7b.jpg

Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, potret kemiskinan ekstrem di perkotaan masih menjadi tantangan besar. Di tengah keterbatasan fiskal daerah tahun 2026, fungsi pengawasan legislatif menjadi kunci. Kehadiran anggota DPRD di kantong-kantong kemiskinan bukan sekadar seremonial, melainkan upaya mendesak pemerintah daerah agar sistem perlindungan sosial lebih responsif terhadap kelompok paling rentan yang selama ini terabaikan.


Di akhir Ramadhan 1447 H atau 2 hari jelang  Hari Raya Idul Fitri 2026, dua anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, yakni Hj. Diah Kurniasari dari Partai Nasdem dan Yudha Puja Turnawan dar PDIP turun langsung ke lapangan mengunjungi lansia dhuafa di Kp. Tanjung Wetan, Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, Rabu (18/3/2026).


Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Kelurahan Kota Wetan Wahyu Setiawan, S.E., M.AP., serta tokoh masyarakat dan Ketua RW setempat. Dari hasil kunjungan keduanya, mendapati kondisi 2 orang lansia lansia yang memprihatinkan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.


Hj. Diah Kurniasari menegaskan bahwa kehadirannya sebagai anggota DPRD di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, khususnya dalam memastikan kondisi warga yang membutuhkan perhatian.


“Hari ini kami dari Komisi IV memang harus turun langsung ke masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran kami sebagai perwakilan rakyat, mudah-mudahan bisa membawa sedikit kebahagiaan bagi mereka,” ujar ia kepada wartawan. Rabu (18/3/2026)


Ia mengungkapkan, sebagian besar lansia yang dikunjungi mengalami penurunan kesehatan, bahkan ada yang mengalami kepikunan dan membutuhkan perhatian khusus.


“Mereka ini sudah lansia, kondisi kesehatannya menurun. Bahkan ada yang sudah pikun. Seharusnya di masa tua mereka bisa hidup tenang dan bahagia, tetapi kenyataannya masih banyak yang hidup dalam keterbatasan,” kata Diah.


Menurut dia, faktor ekonomi menjadi kendala utama bagi para lansia untuk mendapatkan perawatan yang layak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan.


“Karena kondisi ekonomi yang serba terbatas, mereka tidak bisa mendapatkan perawatan maksimal. Bahkan untuk berobat ke rumah sakit pun sulit,” ucapnya.


1c39743e-324b-4b13-b026-65663965d617.jpg

Sementara itu, Yudha Puja Turnawan menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, terutama lansia dan penyandang disabilitas.


“Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perda Nomor 11 Tahun 2023, kelompok rentan seperti ini harus mendapatkan prioritas perlindungan sosial,” ujarnya.


Ia menjelaskan, salah satu lansia yang dikunjungi bahkan memiliki anak penyandang disabilitas, sehingga masuk dalam kategori kelompok rentan dengan kebutuhan layanan sosial yang lebih kompleks.


Namun demikian, Yudha menyayangkan karena lansia tersebut belum menerima bantuan sosial, meskipun telah diusulkan oleh pemerintah setempat.


“Mereka belum mendapatkan bantuan sosial lansia maupun BPNT, padahal pihak kelurahan sudah mengusulkan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” katanya.


Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Yudha menilai perlu adanya terobosan dalam pembiayaan program sosial, salah satunya melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).


“Kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut segera membentuk forum TJSL atau CSR, agar dana dari berbagai perusahaan bisa dikelola secara transparan dan diarahkan untuk membantu kelompok rentan,” ucapnya.


Ia juga mengungkapkan bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 berdampak pada menurunnya berbagai program bantuan sosial, termasuk dari dana desa.


“Kondisi fiskal saat ini memang cukup berat. Banyak program yang berkurang, sehingga perlu kolaborasi semua pihak agar masyarakat rentan tetap terlindungi,” ujarnya.


Di akhir kunjungan, Yudha menegaskan pentingnya memastikan para lansia tetap dapat merayakan Idul Fitri dengan layak dan bermartabat.


“Kami ingin lansia tetap bisa merayakan Idul Fitri dengan bermartabat. Karena bagi kami, lansia yang terawat adalah cermin dari bangsa yang beradab,” pungkasnya. (Ajay).

© Copyright 2024 - Mahkotaindonesia.com
Added Successfully

Type above and press Enter to search.