Aktris juga Anggota Kedokteran Polda Jabar Garap Disertasi S3 Terkait CDOB Garut Utara

Pasca-ekspose Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Garut Utara oleh Tim Kajian Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad) di Ruang Wakil Bupati Garut, ternyata ekspose tersebut menarik perhatian Elyza Ardilaya (Anggota Kedokteran Polda Jabar). Ia memutuskan untuk mengangkat topik ini ke dalam objek penelitian disertasi S3 (Doktor) yang berjudul "Pembentukan CDOB Kabupaten Garut Utara Dilihat dari Ilmu Pemerintahan".

Untuk menyusun disertasinya, ia akan melakukan kajian, analisis, survei lokasi, serta wawancara dengan beberapa narasumber. Para narasumber tersebut di antaranya adalah Bupati Garut, anggota DPRD Garut, tokoh, alim masyarakat ulama, tokoh pemuda, hingga pengurus PM Gatra organisasi kemasyarakatan yang mengusung proses pembentukan CDOB Kabupaten Garut Utara

Saat dikonfirmasi di salah satu rumah makan di Jalan Raya Limbangan, Garut Utara pada Senin (8/6/2026), Elyza Ardilaya menjelaskan alasan di balik pemilihan judul disertasi S3-nya tersebut.

“Sebagai keturunan asli Garut, saya sangat ingin melihat dan mengetahui secara langsung perjuangan para deklarator serta pengurus PM Gatra (Paguyuban Masyarakat Garut Utara) dalam mengusung pembentukan CDOB Garut Utara,” ujar Elyza.

Karena alasannya, ia memilih tema pemekaran daerah ini. Elyza ingin menyaksikan langsung bagaimana kelompok masyarakat di Garut Utara mengawal perjuangan tersebut hingga ke tingkat pusat.

“Saya ingin mendengar langsung bagaimana para pejuang dari PM Gatra dan elemen masyarakat saling bahu-bahu mengusung, mendorong, dan memperjuangkan wilayah ini agar memiliki pemerintahan yang mandiri menjadi DOB Kabupaten Garut Utara,” bebernya.

Saat ditanya mengenai potensi Garut Utara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), Ibu Elyza menjawabnya dengan penuh semangat. Wanita yang mengabdikan diri dinas di Kedokteran Polda Jabar, dan memiliki momongan satu anak menyatakan dukungannya secara terbuka.

“Saya sendiri melihat Garut Utara sangat layak menjadi DOB Kabupaten Garut Utara. Pertimbangannya meliputi SDM yang mumpuni, SDA yang asri, potensi panas bumi, hingga pariwisatanya yang indah dan religius,” ujar Elyza.

Ia juga menambahkan bahwa wilayah ini memiliki unsur budaya Kesundaan yang kuat serta jalur strategi transportasi. “Ada jalan raya antarprovinsi yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa dan Bali. Ini merupakan potensi dasar yang kuat,” lanjutnya.

Dari sisi wilayah, Elyza menilai Garut Utara sudah memenuhi syarat kelayakan. “Luas wilayah, letak geografis, dan jumlah penduduknya sangat mendukung. Sudah selayaknya Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium dan DPR RI mengesahkan PP tentang Penataan Daerah. Dengan begitu, CDOB Kabupaten Garut Utara bisa segera disetujui oleh Presiden dan diparipurnakan oleh DPR RI,” tuturnya.

Elyza

Selanjutnya, Elyza yang juga berprofesi sebagai seorang aktris film yang memiliki satu anak, ia menyampaikan sedikitnya terkait moratorium. “Sebagian besar orang berpikir pencabutan moratorium mungkin akan menghambat karena berdampak pada beban APBN yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita harus bisa melihat situasi dan memberikan alasan yang tepat kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk bisa mencabut moratorium tersebut,” ungkapnya.

Selain itu Ia juga menambahkan, “Mengapa Papua dan Sulawesi bisa ada pemekaran, sementara Jawa Barat tidak bisa? Makanya, perlu ada lobi-lobi politik antara PM GATRA dengan para elite partai, anggota legislatif, serta pihak eksekutif (Mendagri/Presiden). Langkah ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada daerah agar bisa mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, karena aspirasi ini dijamin oleh UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78/2007.”

Di akhir perbincangan, Ibu Elyza (dengan nama asli Elis Julaeha) kelahiran Pangalengan asli keturunan Garut dari pasangan Ibu Khadijah dan Bapak Rd. Awan, menyatakan, “Saya berharap jika Garut Utara menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Garut Utara, nantinya bisa lebih maju, sukses, dan menjadi kabupaten terbaik melebihi Bandung. Baik dalam hal pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pertanian, objek wisata, kawasan industri, hingga pengelolaan sumber daya alamnya. Dengan begitu, wilayah ini bisa mendatangkan PAD yang besar untuk APBD Kabupaten Garut Utara,” tandasnya.

Di sisi lain, Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil kajian akademik UNPAD, Garut Utara sangat layak menjadi Daerah Otonomi Baru. Wilayah ini meraih skor 400 poin berdasarkan RPP UU 23/2014 dan nilai 451 poin berdasarkan PP 78/2007. ( AS ).