Program MBG Menggiurkan, Menguntungkan, Tapi Sayang Diduga Sering Dimanfaatkan

Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional menggelontorkan uang ratusan triliun setiap tahunnya untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) sehingga banyak orang tertarik untuk membuka SPPG di beberapa Kabupaten/Kota, Kecamatan bahkan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

Tidak aneh karena disana merupakan lubang berduit bagi para investor, dengan modal sekitar 1,4 M  untuk penyediaan SPPG, setiap hari-nya investor tersebut dapat kompensasi Rp2000,-/porsi di kalikan 2000 - 3000 Penerima manfaat dari anggaran Rp15.000,- yang di kucurkan dari BGN untuk satu orang penerima manfaat. 

Sementara untuk Pengelola SPPG mendapatkan konferensi Rp3000,-/Porsi di Kalikan 2500 - 3000 penerima manfaat yang dana tersebut digunakan untuk gaji karyawan/relawan, manajemen, kepada SPPG, PIC dan Ahli Gizi, Biaya operasional lainnya serta tentunya bagi team pengusung SPPG. 

Sedangkan hak untuk penerima manfaat dari anggaran Rp15.000,- para siswa hanya mendapat sebesar Rp10.000,- tetapi fakta di lapangan sering terjadi perbedaan yang luar biasa, porsinya banyak berkurang antara 7000 - 9000,-, jika contoh saja mengambil Rp 1000,- berarti mendapatkan keuntungan Rp2.500.000 - Rp3.000.000,-

Belum berhenti sampai di situ, pengelola SPPG atau Yayasan Pengusung program MBG bisa mendapatkan "sesuatu" dari penyedia bahan baku/distributor, yang jumlahnya sangat bervariatif, tergantung kelihaian dari Kepala SPPG atau Yayasan. Karena di lapangan yang katanya masyarakat sekitar bisa menyuplai bahan baku, itu semua tidak semudah membalikan telapak tangan, ada seorang warga biasa/pengusaha lokal bisa tembus untuk menjadi penyedia/distributor bahan baku dalam program MBG tersebut. 

Faktanya karena berbagai kepentingan antara Investor, Team Pengusung dan SPPG, akhirnya banyak terjadi pelanggaran di beberapa SPPG, Baik itu soal pengurangan kuota anggaran per siswa, bahan baku-nya tidak cocok, di duga ada yang kadaluarsa, buah-buahan yang busuk, lauk pauknya yang basi dan berbagai musibah terjadi. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah para siswa, seperti kasus keracunan makanan dan sakit perut akibat memakan buah-buahan yang kurang segar serta berbagai keluhan masyarakat lainnya. 

Belum juga reda persoalan tersebut diatas, sekarang muncul ide dengan menu MBG yang bahan bakunya keringan bukan makanan berat, tapi yaitu tadi, selalu mengambil peluang dan cari celah untuk mendapatkan keuntungan diluar yang sudah ditetapkan oleh aturan yang ada, mereka mengemas dengan cara memberikan menu keringan dengan proses pengirimannya di rapelkan, ada yang 2 - 3 hari sekaligus, dan sekarang mau menjelang idul fitri, proses pengirimannya di rapekan untuk 5 hari, ini Jelas-jelas menggiurkan dan menguntungkan, lumayan misalkan saja untuk biaya operasional bensin, Kalau dalam sehari Cost nya perlu anggaran Rp200.000,- maka untuk 5 hari, ada selisih Rp800.000,- yang seharusnya dikeluarkan anggaran Rp 1 Juta? 

Itulah PR buat para pengamat dan pengambil kebijakan publik untuk senantiasa kritis terhadap beberapa SPPG yang diduga telah melanggar aturan main tentang pendistribusian bahan baku dan penyaluran menu MBG kepada penerima manfaat. 

Seperti yang terjadi di salah satu SPPG yang berada di Kp. Salam 1, Desa Cibunar Kecamatan Cibatu - Garut, menjelang masa libur hari raya idul fitri, Sabtu, 14 Maret 2026 melakukan penyaluran menu MBG secara sekaligus di rapelkan untuk 5 hari, ini Jelas-jelas diduga banyak yang didapatkan baik selisih harga karena membutuhkan suplai bahan baku yang sangat banyak, mengurangi biaya Cost untuk Biaya Operasional Relawan, ATK, GAS dan Transportasi Kendaraan. 

Salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi soal menu MBG yang diterima untuk 5 hari, dengan penuh diplomasi dia mengatakan, "Itu menu MBG nya kok diduga tidak sesuai kuota yang seharusnya per hari 10.000, jadi kalau untuk 5 hari, seharusnya nilai menu bahan baku baik makanan berat atau keringan harus mendapatkan MBG sebesar Rp50.000,-, Ini Anak kami hanya mendapat 2 kotak susu NOBO, 1 kotak Ultra Mild, 1 biji Buah Naga , 2 Jeruk Mandarin, Kueh cincin dan 2 potong daging sayap ayam, itu nilainya diduga kurang dari Rp50.000,-", ungkapnya

Ketika dikonfirmasi kepada Jajang sebagai PIC dari SPPG tersebut menjelaskan, "Jadi gini pak karena keterbatasan bahan baku dilapangan dari distribusinya ada beberapa item yang belum dimasukan untuk beberapa sekolah. Kita sudah konfirmasi ke semua sekolah yang menunya belum komplit untuk mengganti di periode berikutnya," tandasnya

Bahkan menyebar pesan singkat seperti ini melalui WA, "Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi bu, kami minta maaf jika menu hari ini kurang dan tidak mencukupi budget, dikarenakan sebagian supplier tidak menyanggupi pengadaan bahan baku, sehingga kami kekurangan bahan baku.

Untuk kekurangan ini akan kami selipkan dengan menu keringan di menu basahan di hari masuk sekolah. 

Terima kasih atas pengertiannya."

Ketika ditanyakan kenapa tidak ada Nota Menu MBG baik bahan baku maupun daftar harganya, Jajang membalas, "Ini pengawas gizi sedang menyusun rincian harganya," jawabnya.

Apa yang menjadi dasar pengiriman bisa dirapelkan 5 hari?

"Ini rapelan 5 hari ada surat edarannya. Khusus untuk tanggal 16 - 20 Maret berhubung sebentar lagi ada libur idul fitri," balasnya.

Tentang efisiensi anggaran untuk Biaya Operasional, Dia membalas, "Untuk BOP bersifat at cost yang mana dipakai seperlunya dan akan dilaporkan setiap penggunaanya. Sisa anggaran operasional akan dilaporkan setiap habis periode dan dikembalikan ke BGN, Kan ada laporan keuangan pak tiap periode. Sisa anggaran operasional dilaporkan setelah habis periode," tuturnya. 

Ketika dikonfirmasi soal keuntungan dari SPPG ke BUMM Garut, Jajang menjelaskan, "Bukan dana keuntungan tapi dana insentif Yayasan. Dan itu hak persyarikatan Muhammadiyah untuk pembagiannya," ujarnya

Kepada siapa saja pembagiannya..? "Ke AUM. PCM. PDM, . PWM dan Pimpinan Pusat yang peruntukan dana tersebut untuk pengembangan dakwah persyarikatan," tandasnya. 

Bagaimana dengan penyediaan bahan baku..?

"Bahan baku melalui satu pintu BUMM Garut, tapi ketika terkendala keterbatasan bahan baku, pihak SPPG diperkenankan untuk mencari distributor bahan baku dan nota-nya harus dilaporkan ke BUMM Garut," pungkasnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Utang selaku Pengawas dari Yayasan, hanya membalas, "Tanyakan saja ke Jajang, Saya mengawasi bahan baku dari Distributor, untuk soal keuangan dan kebijakan lainya, saya tidak tahu," ucapnya singkat. 

Hal yang sama ketika dikonfirmasi kepada H. Ismar selaku Direktur BUMM Garut hanya membalas, "Nuhun informasina Pak. Nuju ditaroskeun ku Abdi Pak ka pihak SPPG na . Punten." Balasnya singkat. 

Dengan berbagai alasan dan dalih dari berbagai pengambil kebijakan soal MBG, bisa diprediksi tidak ada yang terbuka dan membuka selebar-lebarnya tentang pembagian Cost Anggaran MBG yang dimiliki oleh perorangan, organisasi atau Yayasan, semuanya diduga sudah terkondisikan untuk saling membackup dan saling melengkapi karena sama-sama diduga saling menguntungkan makanya sering di manfaatkan peluang yang ada karena anggarannya sangat menggiurkan.? (AS).