Musda Golkar Jabar Masuk Fase Tunggu Politik: Fokus Pendidikan Politik Berbasis Data, Siap Menangkan 2029

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Barat akan sepenuhnya mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Ace Hasan saat ditemui sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Politik Berbasis Data “Roadmap Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat Tahun 2029 Angkatan IV” di Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Ace Hasan, mekanisme hingga penentuan waktu pelaksanaan Musda merupakan kewenangan DPP, termasuk kehadiran langsung pengurus pusat sebagai bentuk komitmen menjaga marwah organisasi dan konsolidasi partai.

“Pelaksanaan Musda itu mengikuti arahan DPP. Soal waktu dan teknis, DPP yang menentukan dan akan hadir langsung. Itu bentuk komitmen DPP dalam menjaga proses organisasi,” ujar Ace Hasan.

Ia menambahkan, hingga saat ini DPP Partai Golkar telah menyelenggarakan Musda di 21 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa agenda Musda dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, tidak hanya terfokus pada Jawa Barat.

“Jadi ini bukan hanya soal Jawa Barat. Provinsi-provinsi besar lainnya juga sedang dan telah menjalani Musda,” jelasnya.

Terkait belum digelarnya Musda di Jawa Barat, Ace Hasan menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika dan proses demokrasi internal partai. Meski demikian, ia memastikan koordinasi antara DPD Jawa Barat dengan DPP Partai Golkar tetap berjalan solid.

“Kami di Jawa Barat pada prinsipnya sudah siap. Namun pelaksanaannya tetap kami kembalikan kepada DPP. Yang terpenting, kekompakan dan soliditas kader tetap terjaga,” tegasnya.

Ace Hasan juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan DPP Partai Golkar terus dilakukan secara intensif. Namun, keputusan strategis terkait waktu dan skema Musda sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.

“Komunikasi terus berjalan, bahkan hampir setiap hari. Namun keputusan strategis tentu menjadi kewenangan DPP,” ujarnya.

Ditambahkannya, pendidikan politik berbasis data roadmap ini  karena pihaknya menginginkan para anggota Partai Golkar yang telah dipercaya oleh rakyat untuk memegang amanah, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai  eksekutif. 

Para kader Golkar juga diharapkan bisa memahami secara utuh terkait dengan program Asta Cita  Presiden, karena  sebagai partai yang menjadi bagian dari pemerintah pokok presiden itu ingin semua kekuatan Partai Golkar mendukung Asta Cita. Karena itu kekuatan partai di Jawa Barat diarahkan untuk bisa memastikan suksesnya Asta cita di Jawa Barat dengan dukungan kebijakan dari semua elemen Partai.

"Yang kedua tentu dengan dukungan kita kepada pemerintahan presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, kita harapkan itu merupakan bentuk hantaran dari prinsip atau doktrin karya-karya Partai Golkar yang menegaskan bahwa siapapun yang memiliki di dalam pemerintahan, maka kita akan dukung sebelumnya selagi memang sesuai dan tujuannya menciptakan Kesejahteraan Rakyat," tegasnya.

Selanjutnya, dari kegiatan pendidikan politik itu diharapkan para anggota legislatif dan para kepala daerah untuk dapat mempertahankan kemenangan di daerah pemilihannya masing-masing. Dan pada saat yang bersamaan yang lain bisa memetakan potensi kekuatan suara di luar suara yang ada. Dengan demikian target Partai Golkar untuk bisa menambah kursi di tahun 2029 itu bisa diwujudkan.

"Dan karena itu pendekatannya sekarang adalah pendekatan berbasis data karena dengan data yang kita miliki tentu ini akan menjadi acuan dalam menentukan mana wilayah yang atau kelompok masyarakat yang bisa disasar untuk penambahan suara atau kursi Partai Golkar," pungkasnya. (Ajay).