Warga Bantaran Rel KAI Garut-Cikajang Menolak Reaktivasi Jalur Kereta Api Jika Tidak Ada Ganti Rugi yang  Sesuai

Kurang lebih 80 Kepala Keluarga di Aula Pontren At-Thoriq, Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul - Garut, pada Minggu 4 April 2025, Warga Bantaran Rel KAI Jurusan Garut-Cikajang berkumpul guna menyatukan persepsi dan kesepakatan bersama untuk menolak rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api Garut - Cikajang yang akan diaktifkan kembali oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi. Mereka telah bersepakat, jika tidak ada ganti rugi yang sesuai dalam hal relokasi  rumah, maka Warga Bantaran Rel KAI Jurusan Garut-Cikajang Menolak Reaktivasi Jalur Kereta Api.

Hadir dalam Rempug Jukung tersebut, Dindin Jaelani selaku Ketua Paguyuban Warga Masyarakat Bantaran Rel (PWMBR), Alimudin Garbiz Sekertaris PWMBR, H. Ade Sutisna dan H. Ujang Kurnia selaku Penasihat PWMBR, Umi Nisa selaku Koordinator Ibu-Ibu Warga Bantaran Rel, serta sekitar 80 KK nampak menghadirinya.

Dindin Jaelani selaku Ketua Paguyuban Warga Bantaran Rek Kabupaten Garut, mengucapkan terimakasih kepada warga bantaran rel yang telah hadir memenuhi undangan.

                                                          Dindin Jaelani, Ketua Paguyuban Warga Masyarakat Bantaran Rel Kab. Garut.

Kata Dindin, "Saatnya sekarang kita berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tempat tinggal/rumah kita yang telah puluhan tahun kita tempati, kita diam rumah tidak ujug-ujug tapi ada ijin dari PT. KAI dan setiap tahun kita bayar iuran, jadi tidak benar kalau tanah yang ada di pinggir bantaran rel kereta api milik PT. KAI, tanah tersebut milik rakyat Indonesia dan dikuasai oleh Negara, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

" Jika nanti ada orang yang mengaku-ngaku dari PT. KAI atau dari Pemkab Garut yang meminta persetujuan/tanda tangan untuk reaktivasi Jalur Kereta Api Garut - Cikajang, jangan mau tanda tangan, bilangin saja silahkan menghubungi Ketua atau Sekertaris Paguyuban Warga Bantaran Rel Kabupaten Garut," serunya.

Alimudin Garbiz, Sekertaris PWMBR Garut.

Hal yang sama disampaikan  Sekertaris PWMBR Garut, Alimudin Garbiz  mengatakan, "Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita harus kompak, bersatu dan seiya sekata dalam memperjuangkan tempat tinggal kita, karena kita selain dijamin oleh Undang-Undang, Setiap WNI berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, juga kita punya hak untuk mendapatkan Penghidupan yang layak. Masa karena ingin mengaktifkan kembali Jalur Kereta Api, kemudian KDM berbuat semena-sena, kami ingin berdialog dengan KDM Gubernur Aing, Gubernur urang sararea, Bukan kami tidak mendukung program Gubernur, tapi caranya seperti apa, ajak kami bicara, seperti apa aturannya, jangan sampai warga bantaran rel kereta api dirugikan, kalau cuma Rp. 250.000/m, mana cukup untuk bangun/beli rumah lagi, keadilan harus di tegakan, KDM kalau ke anak yatim, ibu-ibu jompo dan para janda selalu membantu, ngasih uang dan memberikan solusi, masa untuk warga bantaran rel kereta api akan dibiarkan keluyuran tidak punya tempat tinggal pada saat Jalur Kereta Api di Reaktivasi," cetus Alimudin Garbiz.

Berikutnya, H. Ade Sutisna selaku Penasihat PWMBR Garut, dalam amanatnya mengingatkan, bahwa kita harus bersatu padu dan jangan bercerai berai, kalau ingin diperhatikan oleh Pemerintah, Kami tinggal di tanah Bantaran Rel bukan mencaplok/mengambil, tapi ada ijin dulu ke PT. KAI, jadi kalau mau di aktifkan lagi, perhatikan nasib warga bantaran rel kereta api, yang meliputi 7 Kecamatan dan 5000 KK, Mereka itu manusia bukan hewan yang di jamin oleh Undang-Undang untuk bisa hidup dan mendapatkan tempat tinggal yang layak," ungkapnya.

Umi Nisa, Koordinator Ibu-Ibu Bantaran Rel KAI Garut/ Pengelola Pontren At-Thoriq Garut

Selanjutnya di akhir pembicara, di tampil pula Umi Nisa Koordinator Ibu-Ibu Bantaran Rel yang juga sebagai Pengelola Pontren At-Thoriq yang bergerak dibidang Ekologis dan telah menghasilkan ribuan lulusan, Umi Nisa menyampaikan, "Kami tinggal disini sudah puluhan tahun, tanah negara ini saya pergunakan untuk kegiatan pendidikan dan ekologis lingkungan, sementara berdasarkan UU PA No. 5 tahun 1960, telah dijelaskan warga negara bisa menempati/mempergunakan tanah negara dan minimal sudah menempati 5 - 8 tahun bisa mengajukan ke Menteri ATR BPN untuk pengajuan hak milik, Kami tinggal disini bukan untuk memperkaya diri tapi karena butuh tempat tinggal dan pihak PT. KAI memberikan ijin sehingga kami harus membayar sewa setiap tahun sekali, kami pun termasuk kepada WNI yang senantiasa bayar pajak, setiap pembelian sembako, sandang, pangan dan barang-barang elektronik pasti pajaknya langsung dibayar oleh pembeli/warga masyarakat, jadi kami meminta agar tanah yang telah lama kami tempati bisa diajukan sebagai hak milik karena kami sudah puluhan tahun tinggal disini/bantaran rel," serunya. (DM).