Puluhan Siswa dan Guru SMA YBHM Geruduk Kantor KCD Pendidikan Garut

Puluhan perwakilan guru dan siswa-siswi sekolah SMA YBHM Garut geruduk Kantor Cabang Dinas (KCD)  Pendidikan Wilayah XI Kabupaten Garut guna mendapatkan kepastian  terkait proses belajar mengajar pasca polemik penggembokan sekolah mereka  oleh pemilik syah tanah sekolah yang berada di Jl. Otista, Kecamatan Tarogong Kaler.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar polemik yang telah berlangsung cukup lama tidak mengorbankan hak siswa-siswi dalam mendapatkan layanan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Namun, pertemuan tersebut berakhir singkat. Guru dan siswa-siswi dan juga aktivis yang mendampingi mereka meninggalkan ruang pertemuan di lantai 3 gedung KCD tersebut, karena mereka merasa kecewa lantaran dalam pertemuan tersebut kepala KCD tidak hadir menemui mereka.  

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Tata Usaha KCD XI, Agung, menjelaskan, bahwa pihaknya memahami persoalan yang terjadi dan menilai perlu adanya keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

"Polemik ini sudah cukup panjang, sehingga kami perlu mengumpulkan para pihak yang mampu memberikan keputusan. Pada hari ini, secara bersamaan juga dilaksanakan pertemuan di rumah dinas Wakil Bupati yang dihadiri unsur Dinas Pendidikan, KCD, pengawas pembina, kepala sekolah, serta unsur yayasan," ujar Agung, Selasa (13/1/2025 ). 

Ia menegaskan, bahwa suasana kebatinan seluruh pihak, termasuk Dinas Pendidikan, sama-sama menginginkan agar konflik antar yayasan tidak berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar siswa.

"Jangan sampai polemik yang terjadi ini mengorbankan proses kegiatan belajar siswa," tegasnya. 

Agung juga menyampaikan, bahwa berbagai opsi akan dilakukan, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Namun, keputusan tidak dapat diambil secara sepihak dan harus disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait. 

Beberapa opsi yang dibahas antara lain pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PPJ) sebagai solusi jangka pendek.

Selain itu, kedua opsi yang bisa dilakukan  jika memang proses lahan bermasalah, maka menjadi persyaratan izin operasional.

 "Artinya, jika ini bermasalah izin operasional harus dicabut. Opsi ketiga, apabila yayasan dan pihak sekolah dapat mencapai kesepakatan, proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan di sekolah tersebut, sambil menunggu keputusan," ungkapnya. 

Namun, ia mengatakan, bahwa opsi tersebut tidak dapat diputuskan oleh satu pihak saja, sehingga pertemuan hari ini menjadi sangat penting untuk menentukan pilihan yang paling relevan. 

"Tapi opsi ketiga tidak bisa diputuskan oleh salah satu pihak, makanya para pihak tersebut hari ini diundang untuk bisa memutuskan opsi mana yang bisa disepakati yang paling relevan untuk ditemukan hari ini," katanya. 

Agung berharap, hasil pertemuan yang sedang berlangsung tersebut dapat segera memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat dan juga para siswa. 

"Sehingga ini bisa menjadi sebuah ketenangan bagi masyarakat dan juga peserta didik, sehingga mulai besok proses belajar mengajar bisa dilaksanakan kembali," pungkasnya. (Ajay)